Financial Technology Dianggap Mampu Atasi Permasalahan Keuangan

bappenas fintech
07 07-2017
Financial Technology Dianggap Mampu Atasi Permasalahan Keuangan

Dalam mewujudkan pembangunan inklusif, Kementerian PPN/Bappenas mendukung penenerapan Financial Technology atau Fintech pada sistem keuangan di Indonesia. Menteri PPN/Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan hal tersebut diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan keuangan di Indonesia saat ini.

“Kementerian PPN/Bappenas memandang Fintech sebagai salah satu elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal,” sambut Bambang dalam lokakarya Peran Teknologi Keuangan dalam Pembangunan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (24/7).

Lanjut Bambang, dalam pemanfaatan Fintech ada tiga prioritas yang dapat diterapkan. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Serta, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keuangan inklusif merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Targetnya adalah untuk akses layanan jasa keuangan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Dalam laporan McKinsey Global Institute yang berjudul “Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies”, layanan keuangan digital dapat memberikan akses kepada 1,6 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk ke sektor usaha formal. Sebanyak 95 juta lapangan kerja baru dapat diciptakan, dan PDB negara-negara berkembang meningkat sebesar $3,7 Triliun.

“Diharapkan dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, maka investasi jangka panjang dan penempatan modal pada berbagai sektor-sektor produktif juga dapat ditingkatkan,” harapnya.

Related article

  • Wali Kota Bekasi Dorong Pendidikan Karakter
    30 01-2018
    Wali Kota Bekasi Dorong Pendidikan Karakter

    Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mengadakan musyawarah daerah (Musda) di Wisma Sakura Nayuta Pekayon, kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.

    Read more...
  • kota masa depan
    16 05-2016
    SLEMAN TARGETKAN JADI KABUPATEN PINTAR DI 2021

    BEKASI SMART CITY – Salah satu kabupaten di DIY Yogyakarta, Sleman, ternyata tertarik menerapkan konsep kota pintar dalam wilayahnya. Sleman bahkan menargetkan akan menjadi Smart Regency (Kabupaten Pintar) lima tahun ke depan, yaitu pada tahun 2021. Hal…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *