Pemerintah Fokus Bangun Proyek Infrastruktur Ini pada 2018

Pemerintah Fokus Bangun Proyek Infrastruktur Ini pada 2018
16 01-2018
Pemerintah Fokus Bangun Proyek Infrastruktur Ini pada 2018

Pemerintah akan fokus menggarap proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati di tahun ini. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi paling lambat awal 2019.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengatakan, beroperasinya kedua infrastruktur tersebut diharapkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Baik Patimban maupun Kertajati diharapkan bisa menjadi hub untuk kegiatan logistik di dalam negeri hingga ekspor ke negara lain.

‎”Saya pasti akan selesaikan Patimban dan Kertajati itu akan jadi hub baru untuk ekspor kita. Dengan Patimban beroperasi awal 2019 kemacetan berkurang dan ini akan bersinergi dengan Kertajati. Investornya sudah jelas, dananya sudah jelas,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara senilai Rp 22,5 triliun pada 2018. Dana dari utang syariah tersebut akan digunakan untuk membiayai 587 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu, Suminto, mengungkapkan pagu penerbitan SBSN untuk proyek infrastruktur (project financing sukuk) ‎pada tahun depan ditargetkan Rp 22,5 triliun. Jumlah ini naik dari pagu di 2017 yang sebesar Rp 16,5 triliun.

“Penerbitan SBSN senilai Rp 22,5 triliun di 2018 untuk membiayai 587 proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi,” kata dia saat acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017.

Ada tujuh Kementerian dan Lembaga pemrakarsa proyek infrastruktur melalui SBSN, yakni Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Standarisasi Nasional.

“Dari tiga Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek di 2017 menjadi tujuh di 2018,” ujar Suminto.

Sementara itu, Direktur Jenderal PPR Kemenkeu, Luky Alfirman menambahkan, sukuk berbasis proyek infrastruktur ini sudah mulai terbit sejak 2013. Awal penerbitan hanya Rp 800 miliar dengan satu proyek infrastruktur, kini sudah Rp 22,5 triliun di 2018.

“‎Project financing sukuk ini merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mempercepat pembangunan infrastruktur, serta lainnya,” paparnya.

‎Luky menyebut, secara umum penerbitan SBSN atau sukuk negara sejak diterbitkan pada 2008 sampai dengan 2017 mencapai Rp 758 triliun. “Total outstanding SBSN saat ini senilai Rp 555 triliun karena sudah ada yang dilunasi. Porsinya 17 persen dari keseluruhan surat utang negara kita,” tukasnya.

Related article

  • Indonesia dan Australia Bikin Kolaborasi Kembangkan Smart City
    01 02-2018
    Indonesia dan Australia Berkaloborasi Mengembangkan Smart city, Serta Tingkatkan Pendidikan di Indonesia

    Pemerintah Indonesia dan Australia bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of Technologi Sydney (UTS) bekerja sama dalam mengembangkan smart city (kota pintar). Ide kota pintar ini akan diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat.

    Read more...
  • Duplikasi Jembatan Jatiwaringin Telah Diresmikan
    30 01-2018
    Duplikasi Jembatan Jatiwaringin Telah Diresmikan

    Pemerintah Kota (Pemkab) Bekasi meresmikan Jembatan duplikasi atau Flyover Jatiwaringin,  Kecamatan Pondok Gede, (senin 29/1). Dengan ditandatangani prasasti oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi maka duplikasi Jembatan Jatiwaringin sudah bisa digunakan oleh warga masyarakat.

    Read more...
  • Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Bekasi Meningkat
    29 01-2018
    Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Bekasi Meningkat

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapat peningkatan kenaikan nilai dalam pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2017 dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Kenaikan ini diperoleh sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan kemenpan RB RI dengan tim evaluator…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *